Halooo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat yaa...
Kesempatan kali ini saya akan membahas dan memberikan jawaban tentang persoalan "Menurut Pendapat Anda, Strategi Apa Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Masalah Maraknya Sikap Golput Di Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia Tersebut?".
Disini akan saya berikan beberapa opsi jawaban, silahkan gunakan sebagai referensi dalam menjawab persoalan yang mirip. Jawaban disini murni pendapat pribadi dari beberapa orang. Bagi kalian yang membutuhkan langsung saja simak jawabannya dibawah ini ya 😄
Soal
Indonesia adalah negara yang dengan tegas dan jelas menyatakan akan melindungi hak-hak warga negaranya. Di antara sekian banyak hak asasi warga negara tersebut, salah satu hak yang perlu dilindungi adalah hak anak. Sayangnya, perlindungan negara terhadap hak anak ini tampaknya masih menghadapi persoalan serius. Beberapa kali kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi. Tidak jarang bahkan kekerasan tersebut merenggut nyawa anak yang menjadi korban.
Menurut Anda, upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi hak anak tersebut? Silakan sampaikan pendapat Anda melalui forum diskusi ini.
Jawaban Pertama
Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi pemilu mengalami penurunan, antara lain jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasaan antar kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, kesalahan administratif penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial. Alasan lain sekarang ini karena banyaknya kasus yang membelit partai, minimnya figur pontensial yang dimiliki partai politik serta turunnya citra parta.
Menurut Astri (2009), Golput adalah masalah yang klasik dan universal dalam kehidupan berpolitik. Pembicaraan masalah Golput selalu menjadi topik pemberitaaan yang menarik menjelang pemilu dinegara mana pun diseluruh dunia. Ia juga menjelaskan bahwa memilih adalah Hak bukan Kewajiban. Hal itu termuat dalam UU tentang Pemilu, yaitu UU No.10 Tahun 2008 pada Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: "WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Jadi jelas bahwa itu adalah hak dari setiap orang." Selain itu, UUD 45 sebagai UU tertinggi Negara Indonesia yang sudah diamandemen pada tahun 1992 dan 2002 mencantumkan dalam pasal 28 E: "Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Jadi dua pernyataan diatas menjelaskan bahwa ada kebebasan dalam hak memilih.
Golput merupakan singkatan dari golongan putih. Makna inti dari kata golput adalah tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu dengan berbagai faktor dan alasan.
Strategi upaya dalam mengatasi masalah golput bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi pentingnya pemilu bisa dengan menggunakan baliho, poster, spanduk, dan media sosial, atau bisa juga membentuk agen sosialisasi dan ditugaskan ke daerah-daerah dan seluruh pelosok Indonesia mengenai pentingnya pemilu. Adapun golput karena kesadaran pemilih akibat calon pemimpinnya yang tidak sesuai harapan, maka perlu langkah komprehensif khusunya dari partai politik untuk menawarkan calon pemimpin yang kredibel, berintegritas, dan memiliki kapasitas sesuai dengan harapan masyarakat. Tidak kalah pentingnya juga adalah peran civil society dan tokoh masyarakat untuk meyakinkan warga tentang urgensi memilih. Misalnya perlunya sosialisasi tentang peran orang-orang baik apabila tidak memilih, berarti memberi kesempatan para penjahat untuk menguasai negara ini.
Jawaban Kedua
Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan penegakan hukum yang adil terhadap para pelaku korupsi tersebut. Dengan penegakan hukum yang adil akan mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena hukum dalam negara demokrasi adalah satu aspek yang penting. Supremasi hukum menjadi salah satu hal yang harus ada di dalam negara penganut demokrasi karena dengan supremasi hukum itulah kewibawaan negara pada akhirnya dapat dibangun. Sepak terjang pemerintah dalam menegakan hukum juga menjadi ukuran bagus dan tidaknya negara tersebut didalam menerapkan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Tidak hanya memastikan hukum bisa ditegakan, tetapi negara juga harus menunjukan bahwa hukum di negara demokrasi ditegakan dengan cara yang adil. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, dan tidak ada satu pihak pun yang sama sekali mendapatkan perlakukan istimewa di depan hukum. Dan di dalam penegakan hukum, negara demokrasi juga harus mampu memastikan bahwa Lembaga peradilan berjalan secara independent, dalam arti bebas intervensi pihak mana pun khususnya pemerintah.
Jawaban Ketiga
Jawaban Keempat
Demokrasi berasal dari kata di dalam bahasa Yunani, yaitu kata "demos" yang berarti "rakyat” dan “kratein" atau "kratos" yang berarti “kekuasaan" (Kaelan dan Zubaidi, 2007). Berdasarkan arti kata secara etimologis tersebut dapat disimpulkan bahwa kata demokrasi secara umum berarti "kekuasaan rakyat” atau “rakyat berkuasa" yang dalam bahasa Inggris sering disebut dengan ungkapan government of rule by the people. Melihat definisi demokrasi secara etimologis tersebut dapat diketahui bahwa di dalam sistem demokrasi, rakyat adalah figur utama yang memegang peranan paling penting. menurut Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi ini sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehidupan dan kemauan rakyat.
Demokrasi adalah system yang banyak dianut oleh Negara Negara di dunia saat ini meski dalam pelaksanaanya bervariasi dan perbedaan antar Negara satu dengan Negara yang lain, terdapat beberapa prinsip dasar di dalam demokrasi yang menjadi pedoman dasar bagi implementasi demokrasi di Negara-negara tersebut, menururt samsul wahidin dengan prinsip dasar dan budaya demokrasi, dasar dan budaya demokrasi itu dipilah dengan dasar kebersamaan yang berangkat dari mekanisme pemerintah
Komponen mendasar di dalam demokrasi misalnya.
1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan ppersetujaun dari pemerintah
3. kekuasaan mayoritas
4. hak-hak minoritas
5. jaminan hak asasi manusi
6. pemilihan yang bebas dan jujur
7. permasaan di depan hukum
8. proses hukum yang wajar
9. pembatasan pemerintah secara konstitusional
10. pluralism sosial, ekonomi, dan politik
11. nila-nilai toleransi, paragtisme, kerja sama, dan mufakat
Istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan yang dimaksudkan dalam pengertian tersebut menyiratkan arti politik dan pemerintahan. Sedangkan rakyat beserta warga masyarakat di dalam pengertian terebut didefinisikan sebagai warga negara. Pengertian warga negara yang dimaksudkan di dalam demokrasi tersebut, namun demikian bukan lantas yang berarti bahwa yang setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan negara. Kenyataannya, hak politik itu tidak melekat dalam diri setiap warga negara, dan hanya melekat pada golongan-golongan rakyat tertentu saja.
Salah satu pilar utama di dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah pelaksanaan pemilihan yang bebas dan jujur untuk memilih perwakilan rakyat yang akan menjalankan pemerintahan. Mekanisme pemilihan yang bebas dan jujur ini sebenarnya bukanlah ide awal di dalam demokrasi. Namun seiring dengan adanya kenyataan tentang maraknya praktik demokrasi tidak langsung di dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, proses pemilihan yang bebas dan jujur ini menjadi salah satu ide utama dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Maksud dari pemilihan yang bebas adalah dalam arti bahwa kegiatan pemilihan tersebut diselenggarakan oleh lembaga independen yang berada di luar pemerintahan Tujuannya adalah :
1. Untuk memastikan bahwa pemilihan yang dilakukan dilakukan tanpa intervensi dari pihak mana pun, khususnya dari orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan.
2. Pemilihan yang bebas juga dilakukan untuk memastikan bahwa proses tersebut dapat diikuti oleh semua warga negara yang memenuhi persyaratan untuk ikut di dalam kegiatan tersebut. Selain bebas, pemilihan juga harus dilakukan secara jujur, dalam arti transparan di dalam semua prosesnya. Pemilihan yang jujur menjadi satu persyaratan mutlak di dalam Negara demokrasi karena dengan cara inilah kepercayaan publik terhadap lembaga.
Golput adalah masalah yang klasik dan universal dalam kehidupan berpolitik. Pembicaraan masalah Golput selalu menjadi topik pemberitaan yang menarik menjelang pemilu di negara mana pun di seluruh dunia. Ia juga menjelaskan bahwa memilih adalah Hak bukan Kewajiban. Hal itu termuat dalam UU tentang Pemilu, yaitu UU No.10 Tahun 2008 pada Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Jadi jelas bahwa itu adalah hak dari setiap orang.” Selain itu, UUD 45 sebagai UU tertinggi Negara Indonesia yang sudah diamandemen pada 1992 dan 2002 mencantumkan dalam pasal 28 E:“Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Jadi dua pernyataan di atas menjelaskan bahwa ada kebebasaan dalam hak memilih
Golput mempunyai alasan seperti tidak percaya dengan partai, calon/kandidat, atau tidak percaya akan adanya perubahan yang lebih baik. kepercaayan masyarakat terkait dengan pelaksanaan demokrasi sudah mulai berkurang, banyak masyarakat yang tidak percaya kepada pemerintah atau calon dari kepala daerah, calon anggota DPR. Masayarakat berfikir mereka dalam mencalonkan diri hanya ingin mencari perkerjaan 5 tahun sekali bukan mengabdi kepada masyarakat atau mewakili rakyat di gedung DPR. sebagai contoh UU Cipta kerja yang baru-baru disahkan oleh DPR banyak rakyat yang menolak terkait UU tersebut, namun DPR sebagai wakil rakyat tidak mendengarkan suara rakyatnya. banyak kepala daerah dan anggtoa DPR yang menjadi pelaku korupsi membuat kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi menurun, sehingga ketika pesta demokrasi berlangsung rakyat memilih Golput.
Strategi dalam mengatasi marakknya sikap golput di dalam proses demokrasi di indonesia yang dikarenakan menurunya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
1. Dengan mengadakan perbaikan prosedur penjaringan calon. Persyaratan untuk mengajukan diri sebagai bakal calon presiden/wakil presiden ataupun caleg (wakil rakyat ) lebih selektif.
2. Seleksi dilakukan melibatkan badan independen, seperti KPK untuk mengetahui rekam jejak dalam proses seleksi calon presiden/wakil presiden ataupun caleg (wakil rakyat ) sebagai warga masyarakat
3. Memperbaiki prosedur penjaringan calon wakil rakyat adalah juga cara yang bagus untuk menekan angka golput. Banyak keluhan di kalangan masyarakat, termasuk yang sering terlontar di media sosial, bahwa kadar integritas para wakil rakyat sangat rendah. Pada musim kampanye seolah mereka hanya berjuang untuk mendulang suara bagi dirinya sendiri. Dalam rangka perbaikan prosedur penjaringan caleg atau wakil rakyat, kita harus memasyarakatkan pepatah bahwa “politik itu kejam” Di sinilah harusnya politisi yang punya rekam jejak sebagai koruptor tidak diberi lagi peluang untuk terjun ke politik praktis.. Kalau prosedur penjaringannya bagus, kualitas para wakil rakyat melonjak ke arah yang lebih baik, pemimpin-pemimpin terpilih benar-benar punya kapasitas dan integritas pilih tanding, niscaya para golput akan hilang dan bisa jadi tidak ada lagi yang namanya golput saat pemilihan wakil rakyat.
4. Menyelenggarakan program Relawan Demokrasi yang melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU
5. Menyelenggarakan lomba desain mascot dan jingle untuk pemilu yang akan digunakan dalam media sosialisasi. Diharapkan melalui maskot dan jingle masyarakat makin paham pemilu dan menurunkan tingkat golput
6. Mengadakan acara sosialisasi dengan berbagai event, salahsatu contohnya dalah dengan menggelar gowes bersama.
Akhir Kata
Demikianlah jawaban mengenai persoalan "Menurut Pendapat Anda, Strategi Apa Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Masalah Maraknya Sikap Golput Di Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia Tersebut?", semoga jawaban ini bermanfaat dan membantu untuk yang membutuhkannya. Terimakasih telah berkunjung di Fivser.com